DAMPAK YURIDIS PAILITISASI PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES TERHADAP KREDITOR - Mumtaz Raudatul Firdausyiah; Ria Safitri; Nisrina Mutiara Dewi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses pailitisasi PT. Merpati Nusantara Airlines, serta untuk mengetahui dampak yuridis dari pailitisasi tersebut terhadap para kreditor. Fokus kajian berada pada dampak hukum yang ditimbulkan terhadap berbagai jenis kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren yang secara keseluruhan mengalami kerugian dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan. Berdasarkan data dan hasil analisis dalam perkara pailit PT. Merpati Nusantara Airlines, proses kepailitan tidak mampu memberikan kepastian hukum maupun pemenuhan hak secara proporsional bagi para kreditor, terutama bagi kreditor konkuren yang berada dalam posisi paling lemah. Di sisi lain, negara sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan BUMN ini belum menunjukkan keterlibatan yang memadai, sehingga turut memperkuat dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang memiliki piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis dan deskriptif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan kepailitan dalam kasus ini. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara praktik kepailitan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pailit PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pelaksanaannya belum mampu menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak bagi para kreditor. Terbatasnya harta pailit menyebabkan para kreditor tidak dapat memperoleh pelunasan secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan BUMN dan pembaruan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.