Dampak Narasi Cinta Tanah Air Berbasis Narsisme Kolektif terhadap Sikap Kritis Masyarakat - Rosavira Donel; Tatiya Azzahra; Derish Widary Abqori; Eka Azizah Nuridha; Fardhan Billizary Arsyada; Fazry Dwi Ardiyansyah (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2026)
Patriotisme umumnya dipandang sebagai nilai positif yang memperkuat persatuan nasional dan kohesi sosial. Namun, dalam konteks politik kontemporer, narasi patriotisme dapat bertransformasi menjadi instrumen narsisme kolektif, yaitu ketika kebanggaan nasional dibesar-besarkan dan digunakan untuk memperoleh legitimasi politik sekaligus menghambat kritik publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak narasi cinta tanah air berbasis narsisme kolektif terhadap sikap kritis masyarakat di Indonesia pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Data primer berupa pidato resmi Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Umum PBB ke-80 tahun 2025, sedangkan data pendukung diperoleh dari laporan kebijakan, dokumentasi gerakan “Indonesia Gelap,”serta catatan berbagai aksi protes publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi “Cinta Tanah Air” dikonstruksi secara strategis melalui penggunaan retorika ethos, pathos, dan logos untuk mendefinisikan ulang loyalitas sebagai kewajiban moral serta mengasosiasikan kritik dengan ketidaksetiaan terhadap negara. Pada tingkat diskursus, narasi tersebut diperkuat melalui komunikasi politik digital dan praktik pengendalian informasi, sementara pada tingkat sosial beririsan dengan proses militerisasi, stigmatisasi politik, dan marginalisasi suara-suara kritis. Proses tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya hipersensitivitas terhadap kritik, menurunnya kapasitas berpikir kritis masyarakat, menguatnya polarisasi sosial, serta munculnya fenomena “polisi moral” di kalangan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narasi cinta tanah air berbasis narsisme kolektif tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan nasional, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berpotensi melemahkan deliberasi demokratis, membatasi kewargaan kritis, dan memperkuat kekuasaan elite.