Perbandingan Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Lapangan - Nuriman Nuriman; Hudi Yusuf (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2026)
Tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan anggaran, seperti penggelembungan harga (mark-up), manipulasi laporan keuangan, dan proyek fiktif, menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Secara normatif (legal substance), Indonesia memiliki instrumen hukum yang kuat, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam tataran sosiologi hukum (legal structure dan penegakan di lapangan), terdapat kesenjangan (das sollen vs das sein) yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara komparatif ketentuan hukum normatif tindak pidana penyalahgunaan anggaran dengan realita penegakan hukum di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi penegakan hukum disebabkan oleh kelemahan pembuktian unsur