PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DINAMISATOR DALAM MENGELOLA DAMPAK SOSIAL DI KAWASAN INDUSTRI EJIP - Mutiara Diva; Hanny Purnamasari; Gun Gun Gumilar (LPPM Universitas Abdurrab, 2026)
Pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun juga memunculkan berbagai dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park (EJIP) sebagai kawasan industri berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan dinamika pengelolaan dampak sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dalam mengelola dampak sosial di Kawasan Industri EJIP Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, pemerintah desa, serta masyarakat sekitar kawasan industri. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori peran pemerintah daerah menurut Ryaas Rasyid, khususnya fungsi dinamisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dampak sosial EJIP lebih banyak dijalankan sebagai penghubung dan fasilitator administratif, sementara fungsi dinamisator sebagai penggerak partisipasi dan kolaborasi sosial belum berjalan dengan baik. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah belum bersifat inklusif dan belum menjangkau masyarakat secara merata, sehingga inisiatif penanganan dampak sosial lebih banyak didominasi oleh sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran pemerintah daerah sebagai penggerak kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan dampak sosial kawasan industri secara berkelanjutan.