Tata Kelola Pangan di Indonesia: Menuju Sistem Food Governance yang Kolaboratif dan Berkelanjutan - Junior Hendri Wijaya; Iman Amanda Permatasari; R Yulianus Gatot (CV The Journal Publishing, 2026)
Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kelembagaan di bidang pangan, implementasi tata kelola pangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi kebijakan, ego sektoral, alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan terhadap impor pangan, ketimpangan distribusi, food loss dan food waste, dampak perubahan iklim, serta rendahnya tingkat digitalisasi sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola pangan di Indonesia serta mengembangkan model konseptual yang mampu memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sistem pangan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui telaah terhadap artikel ilmiah bereputasi, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, dan regulasi nasional yang berkaitan dengan tata kelola pangan. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi perkembangan konsep food governance, peran aktor, tantangan tata kelola, serta merumuskan model konseptual yang relevan dengan konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pangan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan sektoral sehingga koordinasi antarlembaga belum berjalan secara optimal. Kompleksitas sistem pangan menuntut perubahan paradigma dari pendekatan food security menuju food systems governance yang menekankan kolaborasi, integrasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model Integrated Collaborative Food Governance (ICFG) sebagai kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu collaborative leadership, institutional integration, multi-stakeholder participation, digital food governance, dan adaptive sustainability. Model ini menempatkan pemerintah sebagai koordinator (meta-governor) yang memfasilitasi sinergi antara Badan Pangan Nasional, kementerian teknis, pemerintah daerah, sektor swasta, petani, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.