A Collaborative Interagency Governance in Securing Election Logistics for the 2024 Election in Jambi City - Citra Darminto; Zakly Hanafi Ahmad; M. Wira Anshori; Aditya Romadhon (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2026)
Abstract The security of election logistics is a crucial prerequisite for maintaining electoral integrity, particularly in simultaneous elections that involve complex distribution, storage, and recapitulation processes. This study analyzes collaborative governance among public agencies in strengthening logistics supply chain security during the 2024 Election in Jambi City. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, field observation at the Paal Merah logistics warehouse and recapitulation venues, and online media content analysis. The study applies the Collaborative Governance framework to examine two critical phases: pre-distribution logistics security and post-distribution logistics management. The findings reveal a dual pattern of collaboration. In the pre-distribution phase, collaboration failed at the strategic-preventive level, as reflected in the use of substandard warehouse facilities in Paal Merah, including zinc-based structures, limited access roads, and semi-open storage areas. This weakness resulted from inadequate joint risk assessment and limited strategic asset allocation by the Jambi City Government. Consequently, the police (Polri) and armed forces (TNI) had to deploy disproportionate operational resources to compensate for these infrastructural vulnerabilities. In contrast, post-distribution collaboration was highly effective; security apparatuses successfully secured polling stations and managed prolonged district-level recapitulations—ranging from 10 to 15 days across Alam Barajo, Kota Baru, and Paal Merah—preventing physical escalation despite intense procedural disputes. This study concludes that weak strategic collaboration in logistics planning generates excessive operational burdens during implementation. Keywords: Collaborative Governance; Election 2024; Logistics Security; Post-Distribution; Pre-Distribution. Abstrak Keamanan logistik pemilu merupakan prasyarat penting bagi terjaganya integritas elektoral, terutama dalam pemilu serentak yang melibatkan proses distribusi, penyimpanan, pemungutan suara, dan rekapitulasi yang kompleks. Studi ini menganalisis tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan rantai pasok logistik Pemilu 2024 di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, observasi lapangan pada gudang logistik Paal Merah dan lokasi pleno rekapitulasi, serta analisis konten media daring. Kerangka Collaborative Governance digunakan untuk menganalisis dua fase kritis, yaitu fase pra-distribusi logistik dan fase pasca-distribusi logistik. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola kolaborasi ganda. Pada fase pra-distribusi, kolaborasi belum berjalan efektif pada tingkat strategis-preventif, sebagaimana terlihat dari penggunaan fasilitas gudang logistik di Paal Merah yang belum memenuhi standar ideal, seperti konstruksi berbahan seng, akses jalan yang terbatas, dan penggunaan ruang semi-terbuka untuk penyimpanan logistik. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penilaian risiko bersama dan terbatasnya alokasi aset strategis oleh Pemerintah Kota Jambi. Akibatnya, polisi (Polri) dan angkatan bersenjata (TNI) harus mengerahkan sumber daya operasional yang tidak proporsional untuk mengimbangi kerentanan infrastruktur ini. Sebaliknya, kolaborasi pasca-distribusi sangat efektif; aparat keamanan berhasil mengamankan tempat pemungutan suara dan mengelola rekapitulasi tingkat distrik yang berkepanjangan—berkisar antara 10 hingga 15 hari di Alam Barajo, Kota Baru, dan Paal Merah—mencegah eskalasi fisik meskipun terjadi perselisihan prosedural yang sengit. Studi ini menyimpulkan bahwa lemahnya kolaborasi strategis dalam perencanaan logistik menimbulkan beban kompensasi operasional yang besar pada tahap pelaksanaan. Karena itu, diperlukan pelembagaan mekanisme penilaian risiko bersama serta perluasan cakupan pengawasan pemilu hingga mencakup kelayakan dan keamanan infrastruktur logistik. Kata kunci: Keamanan Logistik; Pasca-Distribusi; Pemilu 2024; Pra-Distribusi; Tata Kelola Kolaboratif.