Peran Kawasan Transmigrasi dalam Pemerataan Pelayanan Dasar di Kabupaten Ketapang - Agus Supriyanto; Muhammad Fuad Hasan (UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2026)
Abstract. The purpose of this study is to examine how transmigration areas contribute to the equitable distribution of basic services among subdistricts in Ketapang Regency. This analysis of basic services covers the education and health sectors. The study employs a quantitative approach using descriptive-comparative methods. The secondary data used are sourced from the Ketapang Regency Central Statistics Agency. To conduct this analysis, the ratio of basic ser-vices to population was calculated and entered into the Basic Service Index (BSI) and calculated using the min-max normalization method. According to the results of the study, transmigration-based subdistricts tend to have higher BSI values than non-transmigration subdistricts. The BSI values obtained show that Pemahan subdistrict has the highest value, followed by Hulu Sungai and Singkup. On the other hand, subdistricts with large populations and more urban areas have relatively lower BSI values. The results show that transmigration areas can help promote equitable public services between subdistricts by functioning as effective basic service hubs. According to this study, transmi-gration areas must be strengthened to function as local service centers in the district development planning process. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kawasan transmigrasi berperan dalam pemerataan pelayanan dasar antar kecamatan di Kabupaten Ketapang. Analisis studi pelayanan dasar ini meliputi sektor Pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif-komparatif. Data sekunder yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. Untuk melakukan analisis ini, rasio pelayanan dasar terhadap populasi dihitung dan dimasukkan ke dalam Indeks Pelayanan Dasar (IPD) dan dihitung dengan menggunakan metode normalisasi min–max. Menurut hasil penelitian, Kecamatan berbasis transmigrasi cenderung memiliki nilai IPD yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan non-transmigrasi. Nilai IPD yang didapat menunjukkan kecamatan Pemahan memiliki nilai tertinggi, diikuti oleh Hulu Sungai dan Singkup. Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar dan lebih perkotaan memiliki nilai IPD yang relatif lebih rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi dapat membantu mendorong pemerataan pelayanan publik antar kecamatan dengan berfungsi sebagai simpul pelayanan dasar yang efektif. Menurut penelitian ini, kawasan transmigrasi harus diperkuat untuk berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal dalam proses perencanaan pembangunan wilayah kabupaten.