Transaksi Pada Agen Brilink Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Uitiuh Tuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang - Alda Pong; Darius Mauritsius; Chatryen M Dju Bire (ASIAN PUBLISHER, 2026)
Penelitian ini mengkaji bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui agen BRILink di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif deskriptif, memanfaatkan data yang dikumpulkan dari wawancara, survei, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan punitif masih kurang memadai, terutama karena kurangnya visibilitas biaya, kurangnya informasi harga resmi yang mudah diakses, dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak konsumen. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tarif resmi yang ditetapkan oleh Bank BRI dan tarif yang dikenakan oleh agen, dengan perbedaan yang tercatat mencapai 300-400%. Tantangan yang menghambat penegakan perlindungan konsumen berasal dari masalah konsumen (seperti rendahnya kesadaran hukum dan keuangan), masalah yang berkaitan dengan agen (termasuk kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum), dan masalah sistemik (terutama kurangnya pengawasan yang efektif oleh OJK dan tidak adanya BPSK di tingkat lokal). Studi ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, perbaikan mekanisme pengawasan, dan pembuatan sistem pengaduan yang mudah diakses.