IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - NIM. A1012181132, PELAGIA NEMESIS GAYU (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2022)
AbstractThis is the research on the Implementation of the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Recognition and Protection of Indigenous Peoples Communities. It discusses on how important is the recognition and protection for indigenous communities, especially in the district of Sekadau. Since the birth of this Regional Regulation in 2018 until now in 2022, there is only still one indigenous community that is recognized according to Regional Regulation Number 8 of 2018. In fact, there are many indigenous peoples communities in Sekadau Regency. The method used in this research is Juridical Empirical with a descriptive approach. The type of data used in this study consisted of primary and secondary data. All data were processed and analyzed using qualitative method. The result of the research is as follows: that the implementation of the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Peoples Communities has not been carried out optimally due to various factors, namely; the funds from the local government to implement the regulation is limited, the budget to implement Article 17 paragraph (3) is very big, even hundreds of millions, in addition to joint improvement activities with indigenous peoples communities that should be supported by local governments are still limited. These factors have caused the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 to still not be implemented optimally. Keywords: implementation, Regional Regulations, Customary Law Community. Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities Abstrak Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat membahas tentang bagaimana pelaksanaan Perda tersebut. Bagaimana pentingnya pengakuan dan perlindungan bagi komunitas-komunitas adat khususnya di kabupaten sekadau. Sejak lahirnya Perda ini pada tahun 2018 hingga kini tahun 2022, baru ada satu komunitas adat yang diakui sesuai Perda Nomor 8 tahun 2018. Padahal, ada banyak komunitas adat yang berada di Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih belum terlaksana secara maksimal karena berbagai macam faktor yaitu; terbatasnya dana dari pemerintah daerah untuk terlaksana Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018, dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya Pasal 17 ayat (3) sangat besar bahkan sampai ratusan juta, selain itu kegiatan peningkatan bersama komunitas adat yang seharusnya didampingi oleh pemerintah daerah masih terbatas. Faktor-faktor tersebut menyebabkan Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 masih belum terlaksana secara maksimal.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat