Urgensi Revisi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Analisis Persepsi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS terhadap Pengelolaan Dana BOS di Indonesia - Adhyatnika Geusan Ulun (Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, 2026)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendukung pembiayaan operasional satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Meskipun kebijakan ini telah mengalami berbagai penyempurnaan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat peningkatan mutu layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi kepala sekolah dan bendahara BOS mengenai kecukupan anggaran, ketepatan waktu penyaluran, fleksibilitas penggunaan dana, serta kebutuhan revisi kebijakan BOS. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode survei dengan instrumen kuesioner daring. Responden berjumlah 1.550 orang yang terdiri atas kepala sekolah dan bendahara BOS dari berbagai jenjang pendidikan di 38 provinsi di Indonesia. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, serta interpretasi terhadap jawaban tertutup dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai dana BOS mampu memenuhi sekitar 70–90% kebutuhan operasional sekolah, namun masih terdapat kekurangan terutama pada sekolah dengan jumlah peserta didik sedikit dan sekolah di daerah dengan karakteristik geografis khusus. Selain itu, keterlambatan penyaluran dana BOS berdampak pada tertundanya pembayaran honor tenaga non-ASN, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan media pembelajaran, dan pelaksanaan program sekolah. Mayoritas responden juga mengusulkan revisi kebijakan BOS melalui peningkatan besaran anggaran, penyederhanaan aturan penggunaan dana, penyesuaian formula alokasi berdasarkan karakteristik wilayah, serta pemberian alokasi dasar bagi setiap sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi kebijakan BOS diperlukan untuk mewujudkan sistem pendanaan pendidikan yang lebih adil, adaptif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan riil satuan pendidikan di Indonesia.