Penguatan Hak Khulu’ bagi Perempuan dalam Perceraian: Analisis Putusan Mahkamah Agung Pakistan dalam Perspektif MFLO 1961 dan DMMA 1939 - Muhammad Ardian Maulana Azmi; St. Rafi'ah; Muhammad Jaidi (STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia, 2026)
Hukum keluarga Islam di Pakistan menunjukkan dinamika yang kompleks dalam perlindungan hak perempuan, khususnya terkait mekanisme khulu’ dalam perceraian yang sering kali dipengaruhi oleh praktik peradilan yang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan hak khulu’ bagi perempuan melalui putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 dalam perspektif Section 6 Muslim Family Laws Ordinance 1961 dan Section 2 Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis yurisprudensi, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam MFLO 1961 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan yang sah untuk pembubaran perkawinan berdasarkan DMMA 1939. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa khulu’ merupakan hak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan, sehingga perempuan memiliki otonomi dalam menentukan mekanisme perceraian tanpa kehilangan hak ekonominya. Kesimpulannya, putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan berbasis hak yang memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam perceraian serta mengintegrasikan norma poligami dan dasar pembubaran perkawinan secara sistematis dalam praktik yurisprudensi.