ADAPTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN ERA DIGITAL: TINJAUAN SISTEMATIS TREN RISET BIG DATA, AI, DAN BLOCKCHAIN - Mustari; Depin Afrilla; Anis Aulia Muslim (UPT Publikasi Ilmiah UNISBA, 2026)
Studi ini secara sistematis mengeksplorasi riset akuntansi sektor publik di era digital dengan menganalisis adaptasi akuntansi pemerintahan terhadap tren teknologi disruptif seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berpedoman pada protokol PRISMA 2020, penelitian ini menyaring basis data internasional dan nasional terkemuka, meliputi Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA dari periode tahun 2019 sampai 2025. Dari total 1.336 artikel awal yang tersaring, terdapat 132 artikel ilmiah memenuhi kriteria inklusi ketat untuk analisis tematik mendalam. Hasil analisis bibliometrik dan tematik menunjukkan bahwa tingkat adaptasi big data dan AI jauh lebih matang serta diimplementasikan secara praktis dibandingkan teknologi blockchain yang masih berada pada tahap eksplorasi awal. Dalam siklus akuntansi pemerintahan, sektor administrasi keuangan dan audit publik menunjukkan adaptasi digital yang sangat intensif, sementara fungsi penganggaran strategis serta pelaporan keuangan terbukti masih jauh tertinggal, terutama di negara berkembang akibat kendala struktural serta kesiapan teknologi. Lebih lanjut, studi empiris ini berhasil mengidentifikasi enam celah penelitian dalam literatur saat ini, khususnya kelangkaan studi empiris integratif multi-teknologi pada administrasi publik. Untuk mengatasi keterbatasan teoretis dan praktis tersebut, penelitian ini memperkenalkan sebuah kerangka kerja baru bernama Digital Public Sector Accounting Readiness (DIPSAR) yang dibangun secara komprehensif berdasarkan dimensi teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia. Model konseptual ini secara signifikan memajukan teori akuntansi sektor publik kontemporer sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan nyata bagi jajaran pemerintah daerah, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan dewan penyusun standar seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) guna mempercepat transformasi digital secara aman sekaligus sukses memitigasi risiko implementasi sistemik.