Performance of Public Relations of Bawaslu RI in the Implementation of Crisis Management to Build Public Trust After the 2024 Election - Ema Rosmayati; Atie Rachmiatie; Septiawan Santana (CV Putra Publisher, 2026)
Kompleksitas komunikasi publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 meningkatkan potensi terjadinya krisis komunikasi akibat penyebaran disinformasi, hoaks, polarisasi politik, serta tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Kondisi tersebut menuntut Humas Bawaslu RI menerapkan manajemen krisis dan strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga reputasi organisasi sekaligus membangun kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen krisis oleh Humas Bawaslu RI serta strategi komunikasi krisis yang diterapkan dalam membangun kepercayaan publik pasca Pemilu 2024. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen krisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi isu, media monitoring, early warning system, analisis sentimen, koordinasi Tim Manajemen Krisis, serta penerapan Pedoman Manajemen Krisis sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi. Strategi komunikasi krisis diterapkan secara adaptif melalui diminish strategy, bolstering strategy, dan rebuild strategy yang didukung komunikasi publik yang transparan, akurat, dan konsisten sehingga mampu memperkuat reputasi organisasi dan membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menghasilkan Model Integratif Implementasi Manajemen Krisis Humas dalam Membangun Kepercayaan Publik yang mengintegrasikan identifikasi krisis, implementasi pedoman, strategi komunikasi krisis, komunikasi publik, dan evaluasi berkelanjutan sebagai satu siklus manajemen krisis pada organisasi sektor publik.