INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM HUKUM JERMAN - Maizidah Salas; Abdul Aziz Nasihudin (ANDREW Law Center, 2026)
Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara tegas dilarang dalam hukum nasional maupun internasional. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) telah merumuskan langkah yuridis dan normatif untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam UU PTPPO serta meninjau relevansinya dengan sistem hukum tata negara Jerman. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hukum Islam, seperti penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), dan keadilan (al-‘adl), telah tertransformasi dalam norma hukum positif Indonesia. Kemudian dalam sistemn hukum di Jerman sebagai negara hukum sekuler yang berbasis konstitusi (Grundgesetz) ternyata menegaskan prinsip yang serupa melalui regulasinya yang menyatakan bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat (Die Würde des Menschen ist unantastbar). Dengan demikian, meskipun berbeda sumber legitimas dan sistem hukum, baik hukum di Indonesia dan Jerman menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pusat pembentukan hukum, dalam hal ini terkait dengan perdagangan orang.