DINAMIKA HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DYNAMIC PRICING DI INDONESIA - Rahmi Yuniarti; Aksar Aksar; Mulia Akbar Santoso (ANDREW Law Center, 2026)
Pada penerapan sistem Dynamic Pricing memiliki potensi risiko diskriminasi harga berupa penetapan harga yang lebih tinggi bagi beberapa konsumen. Permasalahan pada penelitian ini adalah Dinamika Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis terhadap Penerapan Dynamic Pricing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur terkait Penetapan Harga pada UU 5/1999 belum terdapat pengaturan secara spesifik terkait penetapan harga dinamis (dynamic pricing). Dynamic Pricing adalah strategi penentuan harga di mana harga produk atau layanan dapat berubah secara dinamis sesuai dengan berbagai faktor, seperti permintaan, waktu, dan kondisi pasar. Akan tetapi, nyatanya banyak konsumen yang mengeluhkan adanya perbedaan harga yang harus dibeli antara satu konsumen dengan konsumen lain. Kendala yang seringkali dihadapi dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen adalah masih rendahnya kesadaran konsumen atas haknya dan pandangan dari produsen yang cenderung fokus pada tujuan mencari keuntungan dan melupakan untuk tetap melindungi para konsumen. Dinamika pada hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen dapat ditinjau dari pemikiran masa lampau, saat ini, dan yang akan datang. Jika melihat masa lampau atau awal mula terbentukanya UU 5/1999 dan UU 8/1999 sudah mengakomodir permasalahan pada masa itu. Pada saat ini mulai memunculkan beberapa permasalahan karena pengaruh perkembangan teknologi yang dilihat dengan kemunculan AI. Di Indonesia sendiri sudah ada ketentuan untuk mengakomodir perkembangan AI yang sangat pesat, yaitu Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan. Ketentuan terkait, inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas & akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pengembangan & keberlanjutan lingkungan hidup, dan HAKI sebagaimana dalam surat edaran tersebut seharusnya diakomodir secara khusus dalam setiap undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan juga dilengkapi dengan ketentuan terkait pembuktian apabila terjadi pelanggaran.