Limitasi Sanksi Nusyūz sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Pascaperceraian Berbasis Maslahah Mursalah - Muhammad Mannan As Shidqy (UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2026)
Abstrak. Penerapan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara harfiah umumnya menggugurkan seluruh hak nafkah istri yang terbukti nusyūz. Pendekatan tersebut meningkatkan kerentanan ekonomi perempuan pascaperceraian. Meskipun praktik peradilan sebelumnya, seperti di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pamekasan, telah memanfaatkan kewenangan ex officio hakim untuk mengabulkan nafkah iddah, kajian akademik yang secara spesifik membahas limitasi sanksi hukum atas perbuatan nusyūz masih minim. Kajian hukum normatif ini bertujuan menganalisis rasionalitas ijtihad progresif majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Sal, menggunakan pendekatan kasus dan konseptual yang berpijak pada teori Maslahah Mursalah (al-Ghazali) dan Istislah (Imam Malik). Hasil kajian menemukan bahwa hakim melakukan tanqīh al-manāṭ dengan mendisagregasi dampak hukum nusyūz secara proporsional: nafkah māḍiyah ditolak sebagai sanksi atas pelanggaran hak privat (haqq ādamī), sedangkan nafkah iddah tetap diwajibkan untuk melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs) sebagai representasi kewajiban syariat (haqq Allāh). Temuan utama kajian ini merumuskan konsep