TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011) - Yohanes Wato Lewar; Whulan Putria Nanda; Bisri Fadil Hasan (Astha Grafika, 2026)
Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum kerap menjadi arena konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, khususnya dalam konteks pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui mekanisme pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) implementasi perlindungan pemegang saham minoritas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011; dan (3) peran notaris dalam mencegah pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas dalam kerangka tindakan hukum korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011 merupakan landmark decision yang memperkuat hak substantif beneficial owner yang berinvestasi melalui kustodian, mengafirmasi penghitungan kumulatif kepemilikan saham untuk memenuhi ambang batas sepuluh persen Pasal 138 UUPT, serta menegaskan bahwa pemeriksaan perseroan merupakan instrumen perlindungan pemegang saham minoritas yang efektif ketika pemegang saham mayoritas menyalahgunakan dominasinya. Direksi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk terbukti melanggar prinsip fiduciary duty, duty of disclosure, dan good corporate governance melalui transaksi-transaksi materiil yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS. Dalam konteks ini, peran notaris tidak semata-mata bersifat instrumental sebagai pembuat akta, melainkan juga bersifat preventif dalam memastikan legalitas tindakan korporasi, perlindungan hak pemegang saham minoritas, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap akta autentik tindakan korporasi.