ANALISIS KEBIJAKAN ASPIRATIF ANGGOTA DPD RI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PALEMBANG - Wiwin Wiwin; Doly Nofiansyah; Chandra Satria; Amir Salim (LP2M AL-KHAIRAT PAMEKASAN, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan di lapangan. Informan penelitian terdiri atas Anggota DPD RI, staf ahli, tenaga administrasi, dan pelaku UMKM yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif telah diwujudkan melalui kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang efektif, komitmen para pelaksana, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya pendampingan usaha, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif Anggota DPD RI memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas dan pemberdayaan UMKM di Kota Palembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pendampingan yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pengembangan UMKM.