Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan - Dedeng Irawan; Asrul Siregar; Ihsan Rambe (Lembaga Riset Ilmiah, Yayasan Mentari Meraki Asa, 2026)
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Kelemahan utama kebijakan pemerintah yang tidak mendukung program penanggulangan kemiskinan sering kali tidak optimal karena tiga kelemahan utama yaitu minimnya partisipasi masyarakat (menjadikan program salah sasaran), terbatasnya akses informasi (membuat bantuan tidak merata) serta kurangnya komitmen dan koordinasi dukungan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak selaras). Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis dan menguji partisipasi masyarakat, akses informasi dan dukungan pemerintah terhadap pengaruhnya kepada program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Mengingat karakteristik populasi institusional pada level komunitas nelayan atau masyarakat pesisir miskin berjumlah relatif terbatas, yaitu sebanyak 55 orang, maka peneliti tidak melakukan penarikan sampel secara acak dengan metode Data deret waktu dan data cross-sectional yang diintegrasikan secara penuh sebagai responden aktif dalam pengumpulan data lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan akses informasi sangat berpengaruh dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Sedangkan dukungan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan akibat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, program yang bersifat sementara serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Poverty alleviation efforts aim to create economic, political, and social conditions and environments that enable the poor to access the widest possible opportunities to exercise their basic rights and sustainably improve their standard of living. Government policies addressing poverty often fail to achieve optimal results due to three primary weaknesses: minimal community participation (leading to programs missing their intended targets), limited access to information (resulting in inequitable aid distribution), and a lack of commitment and coordination regarding government support (specifically, a misalignment between central and local governments). This study specifically aims to develop a community empowerment model by analyzing and testing the influence of community participation, access to information, and government support on poverty alleviation programs in Tanjungbalai City. Given the limited size of the specific target population comprising 55 individuals within the fishing and impoverished coastal communities the researcher did not employ random sampling; instead, the entire group served as active respondents for field data collection. The study reveals that community participation and access to information significantly influence poverty alleviation programs in Tanjungbalai City. Conversely, government support does not have a significant impact on poverty alleviation efforts, primarily due to the inaccurate targeting of aid recipients, the temporary nature of the programs, and weak inter-agency coordination.