Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare - Dewi Rasda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Johamran Pransisto; Kairuddin Kairuddin (Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.