COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT RT/RW (Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang) - Eva Nur Habibah; Rizqiyatu Zuthfiyah; Fitriyati Fitriyati; Fajar Rachmad; Arini Listianingrum (Universitas Tidar, 2020)
Perencanaan Pembangunan berkaitan erat dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat menentukan tepat atau tidaknya perencanaan yang dibuat. Karena perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan yang berada didekat lingkungan kelurahan Tidar Selatan akan tetapi masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan dan partisipasi masyarakatnya dalam musrenbang yang diadakan setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari hasil studi literatur dengan menelaah beberapa jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan musrenbang.. Hasil dari penelitian ini Collaborative governance dalam musyawarah pembangunan belum terjadi di RT/RW 2 kelurahan Tidar Selatan, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian, masih kurangnya partisipasi warga secara menyeluruh, usulan pembangunan masih berupa pembangunan fisik, kurangnya komitmen dan semangat dari para pemimpin (pemerintah, Ketua RW, Ketua RT) dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, mengatasi kemiskinan, dan pemberdayaan warga. Selain itu partisipasi warga yang rendah juga menjadikan perencanaan pembangunan hanya sebatas pelaksanaan program dari pemerintah karena warga menganggap bahwa perencanaan pembangunan adalah tugas dari para pengurus RT dan RW. Perlu adanya perbaikan pada struktur dan pengembangan lembaga yang sudah ada (PKK dan Karang Taruna), serta sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah/kota. Kata kunci: Perencanaan pembangunan; Collaborative governance; Partisipasi Masyarakat