PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KAYU ILEGAL DI WILAYAH KOTA TARAKAN - Muh. Farhan Ramadhan; Ruslan Renggong; Baso Madiong (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal di wilayah Kota Tarakan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kayu ilegal oleh pihak kepolisian, meskipun telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta telah dilakukan upaya preventif maupun represif hingga pada tahap vonis, belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Efek jera tersebut seharusnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di bidang kehutanan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum oleh Polres Tarakan terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal meliputi beberapa faktor, antara lain: luasnya wilayah hutan, keterlibatan oknum aparat, tekanan dari kelompok berkepentingan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas ke daerah rawan penyelundupan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of illegal timber smuggling in the Tarakan City area and the factors that become obstacles in the imposition of these criminal sanctions. The research method used in this paper is the normative-empirical legal research method, which combines normative legal studies with empirical realities in the field. The results of the study indicate that law enforcement against the crime of illegal timber smuggling by the police, although it has referred to the provisions of the legislation and the Regulation of the Minister of Forestry and has carried out preventive and repressive efforts up to the sentencing stage, has not been able to provide an optimal deterrent effect. The deterrent effect should not only be felt by the perpetrators, but also by other parties who are related to activities in the forestry sector. The obstacles in law enforcement by the Tarakan Police against perpetrators of illegal timber smuggling include several factors, including: the vastness of the forest area, the involvement of certain officers, pressure from interest groups, limited resources, low public awareness, limited access to areas prone to smuggling, lack of coordination between institutions, and limitations in the use of technology.