DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GOWA - Alamsyah Alamsyah; Baso Madiong; Almusawir Almusawir (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan diskresi kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Gowa serta didukung oleh studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pemberian teguran, mediasi pada kasus tertentu, serta penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan diskresi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepentingan umum, dan kondisi faktual di lapangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diskresi belum optimal karena masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi diskresi kepolisian dan aturan lalu lintas. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan diskresi, yaitu faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta kendala pembuktian, dan faktor eksternal berupa persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tertib berlalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dukungan kelembagaan serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. This research aims to analyze the implementation of police discretion in resolving traffic violations and to identify the factors that hinder the application of police discretion within the jurisdiction of the Gowa Resort Police. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with personnel of the Traffic Unit of the Gowa Resort Police, supported by literature review and field observations. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that police discretion in resolving traffic violations is implemented through verbal warnings, mediation in certain cases, and the imposition of sanctions according to the severity of the violation. The exercise of discretion is based on legal authority granted by statutory regulations while taking into account public interest, utility, and factual conditions in the field. However, the implementation of police discretion has not yet been fully effective due to the limited public understanding of both traffic regulations and the function of police discretion. In addition, several obstacles were identified, including internal factors such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and difficulties in obtaining evidence. External factors include negative public perceptions of police performance, low levels of legal awareness, and socio-cultural attitudes that do not fully support traffic compliance. This study concludes that the implementation of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Resort Police has been carried out in accordance with the applicable legal framework. This research concludes that the exercise of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Police has been carried out in accordance with applicable legal authority; however, its effectiveness still requires strengthened institutional support and improved public legal awareness.