Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - Indra Bayu Nugroho; Yudi Widagdo Harimurti (Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2026)
Pancasila sebagai nilai kepribadian bangsa yang berhasil digali dan di kristalisasi oleh para pendiri bangsa, dewasa ini menghadapi tantangan yang begitu massif dan signifikan, tantangan tersebut tidak lain Adalah berasal dari perkembangan modernisasi dan globalisasi yang begitu masif, yang kemudian berimplikasi pada lunturnya nilai hidup Masyarakat karena pengaruh berbagai budaya luar, bahkan banyak pihak yang menganggap Pancasila dewasa ini hanya sebatas pada simbolitas belaka. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan utama, mengingat sebuah bangsa dan negara yang kehilangan nilai yang juga secara sekaligus merupakan jati dirinya akan kehilangan arah dan masuk pada ambang dekadensi moral kemanusiaan, sehingga diperlukan Upaya konkrit untuk melakukan reaktualisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dalam Upaya untuk menjadikan nilai Pancasila tetap relevan dengan paradigma modernisasi dan globalisasi, Upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan konseptualisasi kebijakan ideologi nasional kotemporer, berupa pewajiban sertifikasi ideologi nasional bagi Masyarakat sipil, sebagai bentuk internalisasi nilai Pancasila menggunakan instrumen Pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi tersebut nantinya wajib bagi seluruh lapisan Masyarakat yang mana output Batasannya Adalah menjadikan sertifikat hasil dari Pendidikan, sebagai syarat untuk melakukan pengurusan administratif. Hal ini tentu relevan dengan paradigma pelembagaan Pancasila yang telah diserahkan sepenuhnya kepada suatu lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga lazim disebut sebagai BPIP. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan dari penelitian ini adalah dimulai dengan melakukan Analisa terhadap permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi data serta sumber bahan hukum, yang kemudian dilakukan klasifikasi relevansi data tersebut dengan penelitian yang dilakukan, tahapan selanjutnya Adalah melakukan telaah terhadap data dan sumber bahan hukum, serta yang terakhir Adalah menuangkan hasil Analisa dan konseptualisasi penelitian.