Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Penjualan Skincare Beretiket Biru Secara Ilegal dan Dampaknya Terhadap Keamanan Konsumen - Nurhaeni Sikki; Hevi Putriani; Shelny Ponge; Fauzia Azhari SR; Rizka Mardhia Harni; Selma Zakia Az-Zahra; Chindy Paniati Goutama Lay (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, 2026)
Penjualan skincare beretiket biru secara ilegal masih banyak ditemukan di masyarakat dan menimbulkan permasalahan terkait etika bisnis serta keamanan konsumen. Produk ini umumnya dipasarkan sebagai krim racikan dokter atau produk eksklusif, namun sering kali tidak memiliki izin edar resmi dan informasi yang memadai mengenai kandungan maupun risiko penggunaannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk pelanggaran etika bisnis dalam penjualan skincare beretiket biru ilegal serta dampaknya terhadap keamanan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Sebanyak 13 partisipan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman menggunakan skincare beretiket biru selama minimal tiga bulan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai legalitas, kandungan, dan risiko penggunaan produk. Motivasi utama penggunaan adalah keinginan memperoleh hasil yang cepat, mengatasi masalah kulit, serta pengaruh media sosial, testimoni, dan rekomendasi dari lingkungan sekitar. Pengguna melaporkan berbagai efek samping, seperti iritasi kulit, breakout, kulit sensitif, ketergantungan produk (rebound effect), hingga kerusakan kulit jangka panjang. Penelitian juga menemukan adanya pelanggaran etika bisnis berupa kurangnya transparansi informasi, praktik overclaim, serta minimnya penyampaian risiko produk kepada konsumen. Partisipan menilai bahwa penjualan skincare ilegal berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan dan ekonomi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan BPOM. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam praktik bisnis skincare guna meningkatkan perlindungan konsumen serta menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat. The illegal sale of blue-label skincare products remains widespread and raises significant concerns regarding business ethics and consumer safety. These products are commonly marketed as physician-compounded creams or exclusive skincare products; however, many lack official distribution permits and adequate information regarding their ingredients and potential risks. This study aimed to explore business ethics violations in the sale of illegal blue-label skincare products and their impact on consumer safety. A qualitative study with a phenomenological design was employed. Thirteen participants were selected using purposive sampling based on their experience of using blue-label skincare products for at least three months. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using a phenomenological approach. The findings revealed that most participants had limited knowledge regarding product legality, ingredients, and potential risks. The primary motivations for using these products included the desire to achieve rapid results, address skin problems, and the influence of social media, testimonials, and recommendations from peers. Participants reported various adverse effects, including skin irritation, breakouts, increased skin sensitivity, product dependency (rebound effect), and long-term skin damage. The study also identified several business ethics violations, including a lack of transparency, overclaim practices, and inadequate disclosure of product risks to consumers. Participants perceived the sale of illegal skincare products as potentially harmful, causing both health and economic losses, and emphasized the need for stricter supervision by the government and BPOM. This study highlights the importance of implementing the principles of honesty, transparency, and responsibility in skincare business practices to strengthen consumer protection and ensure product safety in the marketplace.