Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif Siyasah Tasyri’iyah - Benderang Bintang Trihatmaja; Imam Sukadi (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi mekanisme pemilihan Ketua Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Dalam artikel ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya di beberapa universitas. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa sesuai dengan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat keberhasilan di masing-masing universitas. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mahasiswa tentang prosedur pemilihan, serta minimnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, implementasi mekanisme ini secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan demokrasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya partisipasi politik dan proses demokrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pemilihan kepada mahasiswa, serta peningkatan fasilitas dan dukungan dari pihak universitas agar proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi muda yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.