Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Fungsionalisasi Sanksi Tindakan Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Blok Mandiodo - Sudaryat (Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), 2026)
ABSTRAKPraktik pertambangan nikel di Blok Mandiodo dilakukan tanpa memperhatikan tata kelola pertambangan yang baik telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat serius sebagai implikasi dari kebijakan hilirasi nikel yang kurang tepat. Terjadi dualisme perizinan yang diberikan dan penyalahgunaan dokumen perizinan menjadi faktor penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan paradigma penegakan hukum yang mengutamakan sanksi finansial dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan merumuskan pertanggungjawaban korporasi berbasis sanksi tindakan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual serta kasus, ditemukan bahwa penegakan hukum selama ini masih terjebak pada pemulihan kerugian negara melalui instrumen tindak pidana korupsi, namun masih mengabaikan tanggungjawab lingkungan akibat penambangan tanpa menerapkan good mining practices. Penyalahgunaan dokumen IUP Operasi Produksi teridentifikasi sebagai celah utama bagi korporasi untuk lepas tangan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan. Melalui sanksi tindakan dalam KUHP Baru, negara dapat memaksa korporasi untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan secara konkret sebagai langkah nyata pemulihan alam bagi masyarakat terdampak.Kata kunci: blok mandiodo; KUHP baru; pemulihan alam; penyalahgunaan dokumen; sanksi tindakan. ABSTRACTNickel mining practices in the Mandiodo Block, carried out without regard for good mining governance, have caused very serious environmental damage as an implication of inappropriate nickel downstream policies. The dualism of permits granted and the misuse of permit documents are contributing factors. This study aims to analyze the failure of the law enforcement paradigm that prioritizes financial sanctions in remediating environmental damage and formulate corporate accountability based on sanctions in Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code). Using normative legal research methods and conceptual and case approaches, it was found that law enforcement has so far been trapped in recovering state losses through criminal acts of corruption, while still ignoring environmental responsibilities resulting from mining without implementing good mining practices. Misuse of Production Operation IUP documents was identified as a major loophole for corporations to escape responsibility for environmental restoration. Through sanctions in the New Criminal Code, the state can compel corporations to carry out concrete environmental restoration as a concrete step in restoring nature for affected communities.Keywords: action-based sanctions; document misuse; environmental recovery; mandiodo block; new criminal code.