Penegakan Hukum Pelaku Premanisme Pungutan Liar Di Transportasi Publik Kota Bandung - Sahrul Aziz Maulana; Edi Setiadi (UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2026)
Abstract. Illegal levies (extortion) committed by thuggery actors in the publictransportation sector remain a serious problem in the City of Bandung, as they causeeconomic losses, create a sense of insecurity, and reflect the lack of effective lawenforcement. This study aims to analyze the factors affecting the effectiveness of lawenforcement and to examine the implementation of criminal liability against perpetratorsof illegal levies based on the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research uses anormative juridical approach with a descriptive-analytical specification, supported byprimary data obtained through interviews and secondary data in the form of laws andregulations, legal literature, and court decisions. The results show that law enforcementhas not been effective due to obstacles in legal substance, law enforcement structure, andlegal culture, causing law enforcement efforts to remain temporary and not yet create adeterrent effect. The implementation of criminal liability has been carried out inaccordance with legal provisions, but it has not yet been able to resolve the problemstructurally. This study concludes that strengthening consistent and sustainable lawenforcement strategies is necessary to realize legal protection and legal certainty forpublic transportation users. Abstrak. Praktik pungutan liar (pungli) oleh pelaku premanisme di sektor transportasipublik masih menjadi permasalahan serius di Kota Bandung karena menimbulkan kerugianekonomi, rasa tidak aman, serta mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitaspenegakan hukum serta mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana terhadappelaku pungli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitianmenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, didukungdata primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukumbelum berjalan efektif akibat kendala pada aspek substansi hukum, struktur penegakanhukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga penanganannya cenderung bersifattemporer dan belum menimbulkan efek jera. Implementasi pertanggungjawaban pidanatelah dilakukan sesuai ketentuan hukum, namun belum mampu menyelesaikan masalahsecara struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan strategipenegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan dankepastian hukum bagi pengguna transportasi publik.