Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Tengger di Desa Ngadas - Christian Ade Wijaya; Anindya Bidasari; RR.Ririen Indria Dian Ambarsari (Actual Insight, 2025)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikotomi antara hukum positif yang berkarakter individualistik dan realitas kepemilikan komunal masyarakat adat, yang menimbulkan kekosongan hukum serta kerentanan komersialisasi budaya. Penelitian bertujuan mengidentifikasi potensi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Desa Ngadas dan menganalisis perlindungan hukumnya dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EBT Ngadas memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang kuat, namun belum terlindungi secara efektif akibat lemahnya regulasi, tidak adanya mekanisme benefit sharing, serta dominannya paradigma HKI individualistik. Ditemukan adanya kekosongan hukum di tingkat lokal, lemahnya posisi lembaga adat, dan ketiadaan pengaturan pembagian manfaat. Model perlindungan ideal yang direkomendasikan adalah pembentukan Peraturan Desa (Perdes) partisipatif berbasis pengakuan hak komunal, penguatan kelembagaan adat sebagai subjek hukum, serta pengaturan benefit sharing yang adil. Selain itu, integrasi hukum adat dan HKI komunal dalam pendidikan tinggi hukum penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.