PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS PUBLIKASI PUTUSAN PADA DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Tinjauan Dalam Aspek Manajemen Peradilan) - Vania Debora; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2025)
Publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan upaya mewujudkan transparansi sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, guna melindungi hak privasi, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 mewajibkan pengaburan identitas dalam putusan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dalam pengaburan data pribadi serta menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak berperkara terkait publikasi data pribadinya. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pelanggaran, seperti data yang tidak dikaburkan, pengaburan yang tidak menyeluruh, ketidakkonsistenan, serta data yang tetap dapat diakses di luar naskah putusan. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui keberatan, permohonan pengaburan ulang, dan unpublished putusan. Namun, efektivitasnya terkendala oleh tidak adanya sanksi tegas bagi PPID yang melanggar serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas perlindungan data pribadi