ANALISA YURIDIS BUY BACK GUARANTEE APABILA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS PT BNI DAN PT GALA BUMI PERKASA) - Nasywa Nur A'idah Sari; Paramita Prananingtyas; Siti Malikhatun Badriyah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2025)
Bank dalam memberikan fasilitas KPA harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) guna menjaga keadaaan bank tetap sehat, liquid, dan solvent sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU 10/1998. Implementasi dari prinsip tersebut adalah pembuatan buy back guarantee antara bank dengan developer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam buy back guarantee dan akibat hukum dari kegagalan pembayaran utang debitor dalam penyediaan KPA yang dijaminkan buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik serta jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hak dan kewajiban bank dalam buy back guarantee adalah sebagai kreditor yang memberikan kredit kepada pembeli apartemen (debitor) serta berhak meminta developer untuk melaksanakan buy back apabila debitor wanprestasi, sedangkan hak dan kewajiban developer dalam buy back gaurantee adalah sebagai penjamin atas kewajiban debitor untuk melunasi utang kepada bank. Akibat hukum dari buy back guarantee adalah pergantian kedudukan bank selaku kreditor lama oleh developer selaku kreditor baru