Problematika Hukum Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Penegakan Disiplin Profesi Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2025 - Indra Widjayanto (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2025)
Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan kerap menghadapi problematika hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin profesi. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjadi instrumen hukum pelaksanaan baru yang mengubah paradigma pengawasan dari berbasis organisasi profesi menjadi terpusat pada pemerintah (Majelis Disiplin Profesi). Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi problematika hukum dalam pelayanan kesehatan pasca perubahan regulasi disiplin profesi; (2) menganalisis sinkronisasi Permenkes No. 3 Tahun 2025 dengan UU No. 17 Tahun 2023; dan (3) menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama bukan lagi pada irisan kewenangan dengan organisasi profesi, melainkan pada potensi kekaburan norma antara pelanggaran