TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SATTAHTI POLRES WONOGIRI DALAM MANAJEMEN KEAMANAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA - Mahendra Kusuma; Hanuring Ayu; Nourma Dewi (Sebelas Maret University, 2026)
Pembuktian merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses tersebut, barang bukti sitaan perkara memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembuktian yang harus dijaga keutuhan, keaslian, dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Wonogiri dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan perkara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Sattahti Polres Wonogiri didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek yuridis berupa penjagaan integritas barang bukti, aspek administratif berupa registrasi dan dokumentasi, aspek fisik berupa pengamanan dari kehilangan atau kerusakan, serta aspek pemeliharaan terhadap barang bukti yang mudah rusak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang, risiko depresiasi barang bukti, administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta ancaman keamanan eksternal.Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan, penerapan sistem digitalisasi barang bukti, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan pengawasan internal dan koordinasi antarpenegak hukum. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab hukum Sattahti menjadi penting guna menjamin keabsahan pembuktian, kepastian hukum, dan terwujudnya sistem peradilan pidana yang berintegritas.