Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah - Renzo Kalvien Palino Ada; Delly Mustafa; Juharni Juharni (Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa, 2025)
Tujuan penelitian untuk menganalisis peran pemerintah terkait pemberian izin, penyediaan lahan, pemberian subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah dalam pemberian izin dalam pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mimika, terkait regulasi/kebijakan Perizinan mengacu pada aturan/regulasi pemerintah yang memang sudah ada; terkait Persyaratan Administratif, pemerintah daerah dalam pengurusan pembangunan rumah ibadah, syarat administrasi harus terpenuhi; terkait Penegakan Kebijakan Zonasi dan Tata Ruang, semua dokumen dan prosedur harus dipenuhi, barulah izin pembangunan rumah ibadah dapat diberikan. Peran pemerintah terkait Penyediaan lahan dalam pembangunan rumah ibadah; terkait Regulasi dan Kebijakan. cukup baik dijalankan oleh pemerintah setempat, Terkait Penyediaan lahan, walaupun agak sulit, tetapi diupayakan tersedia; terkait proses izin dan persetujuan dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang sudah berjalan. Peran pemerintah terkait pemberian subsidi dalam pembangunan rumah ibadah; Kebijakan yang mendukung dengan adanya kebijakan pemberian subsidi. Alokasi Anggaran sudah dilakukan, program bantuan subsidi sudah dilakukan, akan tetapi masih sangat minim. Masalah yang dihadapi antara lain: masalah tanah dan lokasi, persoalan perizinan dan regulasi, isu sosial dan keagamaan, keterbatasan anggaran daerah, keamanan dan ketertiban, dan konflik kepentingan. The purpose of the study is to analyze the role of the government in granting permits, land provision, and subsidies. This study uses a qualitative approach. Data sources are primary and secondary data sources. Data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the role of the government in granting permits for the construction of houses of worship in Mimika Regency, related to licensing regulations/policies refers to existing government rules/regulations; related to Administrative Requirements, the local government in managing the construction of houses of worship, administrative requirements must be met; related to Enforcement of Zoning and Spatial Planning Policies, all documents and procedures must be met, only then can a permit for the construction of a house of worship be granted. The role of the government in the provision of land in the construction of houses of worship; related to Regulations and Policies. is quite well carried out by the local government, related to Land Provision, although it is rather difficult, it is attempted to be available; related to the permit and approval process is carried out based on existing local government regulations. The role of the government in the provision of subsidies in the construction of houses of worship; Policies that support the existence of subsidy policies. Budget allocation has been carried out, subsidy assistance programs have been carried out, but are still very minimal. The problems faced include: land and location issues, licensing and regulatory issues, social and religious issues, regional budget limitations, security and order, and conflicts of interest.