Peran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kasus Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Annisa Annisa; Delly Mustafa; Juharni Juharni (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2025)
Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran (AK). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berperan sebagai regulator, penyedia layanan, dan fasilitator melalui inovasi berbasis digital seperti Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan Kelimutu Box. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kompleksitas birokrasi yang berdampak pada kualitas pelayanan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan penyederhanaan prosedur. This study examines the role of government bureaucracy in administering population administration services in Ende Regency, East Nusa Tenggara, focusing on the issuance of population documents such as Identity Cards (KTP), Family Cards (KK), and Birth Certificates (AK). The research employs a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and document studies. The findings reveal that the Ende Regency government acts as a regulator, service provider, and facilitator through digital innovations like the Population Information System (SIK) and Kelimutu Box. However, major challenges include inadequate infrastructure, human resource competencies, and bureaucratic complexity, which affect service quality. These findings highlight the need for improvements in population administration systems by emphasizing capacity building, infrastructure modernization, and procedural simplification.