Sentimen Dan Opini Publik Sasaran Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip – K) Di Media Sosial - Nur Amalia; Adyatma Ferdi Saputra; Aisy Salsabila; Raditya Aditama; Tifza Fadia Salsabila; Wulandari Nurkhazanah; Aulia Kamalia; Novaria Maulina; Yuanita Setyastuti (Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit, 2026)
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program beasiswa pemerintah yang ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat dari keluarga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, program ini menuai protes publik karena dianggap tidak tepat sasaran. Banyak penerima KIP-K dinilai memiliki gaya hidup mewah, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi distribusi sentimen publik terhadap program KIP-K di media sosial dan opini dominan yang muncul dalam percakapan publik terkait KIP-K. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan Brand24. Hasil penelitian menunjukkan dominasi sentimen positif sekitar 44% dengan 193 percakapan dari 440 percakapan mengenai KIP-K, dengan total volume penyebutan mencapai 440 akun dan jangkauan media sosial mencapai 6.513.435 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yang memberikan tanggapan baik terhadap pelaksanaan KIP-K, khususnya terkait manfaat dan ketepatan sasaran penerimanya. Selain itu, jangkauan percakapan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai KIP-K tersebar luas dan menjadi perhatian masyarakat, memperlihatkan bahwa program KIP-K memiliki penerimaan yang cukup baik di ruang publik karena dianggap mampu membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan program KIP-K tetap dipandang sebagai kebijakan sosial yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat apabila dijalankan secara tepat sasaran dan transparan, serta peran penting media sosial dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah dan diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih responsif, terbuka, dan partisipatif agar kepercayaan masyarakat terhadap program KIP-K dapat terus terjaga serta mampu meminimalkan berkembangnya sentimen negatif di ruang digital.