PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 1 LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO - Orpa Juliana Nubatonis; Yossie Maria Julianty Jacob; Chatryen M Dju Bire; Juliana S Ndolu; Rini M Kaesmetan (Universitas Mataram, 2026)
Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih menjadi persoalan mendasar, terutama terkait langkah yang harus ditempuh ketika anak menjadi korban kekerasan, serta masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhi. Perlindungan hukum bagi anak menjadi penting guna menjamin masa depan mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan tersebut, diperlukan pendidikan hukum melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami aspek hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta mampu melindungi hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan mendorong implementasinya di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat ialah masih rendahnya pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Rote Ndao terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa penjelasan mendalam mengenai: (1) Hak Asasi Manusia, (2) Konvensi Hak Anak, dan (3) Hak-hak Anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan agar peserta memiliki pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak serta mampu mengimplementasikan alternatif solusi yang ditawarkan. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan masyarakat sasaran dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Adapun sasaran kegiatan ini meliputi guru dan siswa SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.