KONSEP FICTIE VAN ONROEREND GOED TERHADAP KAPAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN - Birgita Yuhani Rullivia Karuniawaty; I Made Walesa Putra (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2025)
Kapal adalah benda bergerak karena sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 509-510 KUHPerdata, namun dalam praktiknya sebagaimana dalam Pasal 154 -171 UU Pelayaran, kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak setelah memperoleh status hukum kapal yang meliputi pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal dengan pembebanan jaminan hipotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif hukum positif mengenai konsep hukum berdasarkan toeri fiksi hukum yang dipergunakan sehingga kapal yang adalah benda bergerak diperlakukan sebagai benda tidak bergerak (Fictie van Onroerend Goed) dalam perspektif Undang-Undang Pelayaran serta implikasi hukum terhadap perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma dalam intepretasi UU Pelayaran yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak ketika telah memperoleh penetapan status hukum kapal, serta pertentangan norma dimana menurut KUPerdata Kapal adalah benda bergerak dan dalam UU Pelayaran Kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, terhadap kedua hal tersebut, maka penggunaan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Spesialist Derogate Lex Generalis menjadi jawaban, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang baru mengesampinkan aturan yang terdahulu dan aturan yang bersifat khusus dapat mengesampinkan aturan yang bersifat umum. Rekonstruksi dan penafsiran norma serta harmonisasi hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, bagi kreditur perbankan dan lembaga pembiayaan maritim, mempermudah proses eksekusi jaminan tanpa mengganggu prinsip mobilitas kapal, sehingga ketentuan hukum nasional selaras dengan praktik hukum maritim internasional ABSTRACT Ships are movable objects due to their nature as regulated in Article 509-510 of the Civil Code, but in practice as in Article 154-171 of the Shipping Law, ships are treated as immovable objects after obtaining the legal status of the ship which includes measurement, registration and determination of the ship's nationality with the imposition of a mortgage guarantee. This study aims to normatively analyze positive law regarding the legal concept based on the legal fiction theory used so that ships which are movable objects are treated as immovable objects (Fictie van Onroerend Goed) in the perspective of the Shipping Law and the legal implications of this treatment. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a lack of norms in the interpretation of the Shipping Law which does not explicitly state that ships are treated as immovable objects when they have obtained the determination of the legal status of the ship, as well as conflicting norms where according to the Civil Code Ships are movable objects and in the Shipping Law Ships are treated as immovable objects, for both of these matters, the use of the legal principles of Lex Posterior Derogat Legi Priori and Lex Specialist Derogate Lex Generalis is the answer, so that the provisions of a new legal rule override the previous rules and special rules can override general rules. Reconstruction and interpretation of norms and legal harmonization are needed to guarantee legal protection and certainty for banking creditors and maritime financing institutions, simplify the process of executing guarantees without disrupting the principle of ship mobility, so that national legal provisions are in line with international maritime law practices.