URGENSI PENGUATAN PENGATURAKEDUDUKAN PEKERJA PADA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI - Kadek Agus Sudiarawan; Nyoman Satyayudha Dananjaya; I Kadek Rey Aditya Putra; Ni Made Ari Harta Sari (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2026)
Persoalan terkait ketidakseimbangan kedudukan para pihak merupakan salah satu isu utama yang masih menjadi tantangan dalam penguatan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang saat ini berlaku di Indonesia. Persoalan ketidakseimbangan kedudukan para pihak ditemukan pada setiap tahapan penyelesaian perselisihan melalui skema PPHI yaitu baik pada tahapan non- litigasi melalui perundingan bipartit dan tripartit, hingga pada tahapan litigasi melalui Pengadilan Khusus Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kedudukan pekerja pada pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang saat ini berlaku di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi dari penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi, dan berusaha menemukan bentuk penguatan pengaturan kedudukan pekerja dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi yang berkeadilan dimasa depan. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fakta dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi ketidakseimbangan kedudukan antara pekerja dengan pengusaha terjadi pada setiap pilihan penyelesaian secara non litigasi, yaitu baik pada tahapan perundingan bipartit maupun tahapan penyelesaian melalui mekanisme tripartit. Adapun penguatan pengaturan kedudukan pekerja pada sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat dibutuhkan guna mewujudkan nilai perlakuan yang adil dan layak dalam bingkai hubungan industrial sebagai amanat dari UUD NRI 1945. Atas kondisi terrsebut maka diperlukan langkah-langkah penguatkan baik secara kelembagaan maupun prosedur penyelesaian guna memastikan tersedianya akses yang adil dan setara ketika para pihak menempuh jalur non-litigasi sebagai pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ABSTRACT The issue related to the imbalance of the positions of the parties is one of the main issues that is still a challenge in strengthening the industrial relations dispute settlement system that is currently in force in Indonesia. The problem of imbalance in the position of the parties is found at every stage of dispute resolution through the PPHI scheme, namely both at the non-litigation stage through bipartite and tripartite negotiations, to the litigation stage through the Special Court of Industrial Relations. This study aims to find out and identify how the position of workers in the non-litigation industrial relations dispute settlement arrangement that is currently prevailing in Indonesia, identify and analyze the urgency of strengthening the position of workers in non-litigation industrial relations dispute resolution, and try to find a form of strengthening the position of workers in realizing the settlement of industrial relations disputes in a fair non-litigation manner in the future. This research is a Normative Legal Research with a legislative approach, conceptual approach, factual approach and comparative approach. The results of the study indicate that the imbalance in bargaining positions between employees and employers persists throughout all non-litigation dispute resolution mechanisms, encompassing both the bipartite negotiation stage and the tripartite dispute settlement process. Strengthening the legal framework governing the position of employees within the industrial relations dispute settlement system is therefore essential to ensure fair and equitable treatment in industrial relations, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In light of these circumstances, institutional as well as procedural reforms are necessary to reinforce the dispute resolution system, thereby ensuring that both parties have fair and equal access when pursuing non-litigation mechanisms as an alternative means of resolving industrial relations disputes.