KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK: PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK DAN BATAS KEKUATAN PEMBUKTIANNYA - Wahyu Kumalajati; Gunawan Djayaputra (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2025)
Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Namun, dalam praktiknya keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik dapat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kepastian hukum akta autentik dan implikasinya bagi para pihak melalui analisis kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyeleseaian sengketa. Dalam hal ini, melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan keabsahan akta autentik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kekuatan yang dimiliki oleh akta autentik, yakni kekuatan lahiriah, formal, dan materiil. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, kekuatan dan keabsahan akta autentik dapat goyah, bahkan statusnya dapat terdegradasi, apabila terjadi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewenangan dan kompetensi notaris, pemenuhan syarat formal, kebenaran substansi akta, hingga penerapan itikad baik dari para pihak. Apabila aspek-aspek tersebut dilanggar, maka sifat autentik akta akan hilang dan menurunkan nilai pembuktiannya. An authentic deed is a written instrument that possesses perfect evidentiary value within the Indonesian civil law system because it is made by or before an authorized public official. A notary, as a public official, has the authority to create authentic deeds in order to provide legal certainty and legal protection for parties involved in a legal relationship. However, in practice, the validity and legal force of an authentic deed may be affected by the fulfillment of formal and material requirements in its drafting process. Therefore, understanding the position and evidentiary strength of authentic deeds is essential in ensuring legal certainty within society. The purpose of this study is to examine the legal certainty of authentic deeds and their implications for the parties through an analysis of the evidentiary strength of authentic deeds in dispute resolution. In this regard, identifies the factors influencing the strength and validity of authentic deeds. This research is a normative legal study employing three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that authentic deeds possess three types of evidentiary strength, namely outward evidentiary strength, formal evidentiary strength, and material evidentiary strength. These strengths provide legal certainty for the parties. Nevertheless, the strength and validity of authentic deeds may weaken, and their status may even be degraded, if certain factors occur. These factors relate to the authority and competence of the notary, the fulfillment of formal requirements, the truthfulness of the substance of the deed, and the application of good faith by the parties. If these aspects are violated, the authentic nature of the deed will be lost, thereby reducing its evidentiary value.