Gaya Komunikasi Presiden dan Krisis Legistimasi: Analisis Sentimen Publik terhadap Pemerintahan Indonesia Periode 2024-2026 - Azza Vahlevi Attaqi Zamzuri1; Mutia Zahwa Caroline Oetomo; Karina Eka NurAfifah; Naufal Hadi Mustofa; Anang Haris Firmansyah (CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING, 2026)
Penelitian ini mengkaji relasi antara gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan dinamika legitimasi publik pemerintahannya pada periode 2024–2026, dengan fokus pada krisis kepercayaan yang muncul pasca-gelombang demonstrasi nasional Agustus–September 2025. Penelitian bertolak dari paradoks empiris: tingkat kepuasan publik yang konsisten tinggi (77%- 80%) sepanjang 2025 hingga awal 2026 justru anjlok tajam menjadi 59,75% pada pertengahan 2026, bersamaan dengan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah pusat ke angka 49,02%. Kajian teoritis mengintegrasikan Situational Crisis Communication Theory (Coombs, 2007), konsep legitimasi sosiologis Beetham (1991), dan teori spiral keheningan (Noelle-Neumann, 1984) untuk membaca bagaimana pilihan gaya komunikasi presiden memengaruhi persepsi keabsahan kekuasaan di ruang publik digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis transkrip pidato resmi presiden pada momen-momen kritis sebagai data primer, serta data sekunder berupa hasil survei nasional (Indikator Politik Indonesia; Indopol Survey & Consulting), analisis big data media sosial (Drone Emprit), dan literatur akademik terkait. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengategorikan gaya komunikasi presiden ke dalam pola dominan-otoritatif dan pola dialogis-akomodatif, yang kemudian dipetakan terhadap dinamika sentimen publik digital. Hasil penelitian menunjukkan gaya komunikasi presiden bersifat ambivalen dan domain-spesifik: dialogis-distributif pada isu kesejahteraan populis, namun dominan-defensif pada isu akuntabilitas atas kekerasan negara. Penelitian ini mengidentifikasi fenomena jeda legitimasi (legitimacy lag), yakni erosi kepercayaan struktural akibat kegagalan strategi komunikasi krisis yang baru termanifestasi penuh beberapa bulan setelah peristiwa, bersamaan dengan akumulasi tekanan ekonomi. Temuan ini berkontribusi pada perluasan SCCT dari konteks korporasi ke komunikasi politik presidensial, serta menegaskan bahwa legitimasi elektoral yang kuat tidak menjamin ketahanan kepercayaan publik jangka panjang apabila gaya komunikasi krisis gagal beradaptasi dengan ekspektasi akuntabilitas di era media sosial.