IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR LARANGAN KABUPATEN SIDOARJO - Maulidya Eka Putri Giyanti; Josi Puteri Nariswari; Belgis Syahrani; Mohammad Ali (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan pasar dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan instansi terkait serta para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Larangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, komunikasi dan sosialisasi yang belum merata, serta faktor ekonomi yang mendorong pedagang tetap berjualan di area terlarang. Selain itu, pendekatan persuasif yang diterapkan aparat pelaksana belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi pelaksana, peningkatan sumber daya, optimalisasi sosialisasi kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi secara rutin agar implementasi kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif.