INKOHERENSI KEBIJAKAN PENATAAN ASN DI INDONESIA: SUBORDINASI SISTEM MERIT TERHADAP KEPENTINGAN PROGRAM - Lolita Deby Mahendra Putri; Eka Anjani Sapitri (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2026)
Artikel ini menganalisis inkoherensi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang berujung pada subordinasi struktural sistem merit terhadap kepentingan program politik. Fokus analisis diarahkan pada pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, di tengah belum terselesaikannya status lebih dari satu juta tenaga honorer serta masih berlangsungnya krisis kesejahteraan PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi literature review terintegrasi yang dipadukan dengan analisis dokumen regulasi dan analisis naratif. Analisis dibangun melalui integrasi tiga kerangka teoretis, yaitu merit system governance (Ingraham & Rubaii-Barrett, 2007), policy layering (Mahoney & Thelen, 2010), dan policy coherence (OECD, 2019). Hasil penelitian menunjukkan tiga pola subordinasi yang saling memperkuat. Pertama, terdapat defisit koherensi vertikal antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menciptakan jalur rekrutmen paralel di luar mekanisme merit. Kedua, terdapat political will bersifat selektif, yang tercermin dari kontrasnya kecepatan pengangkatan pegawai SPPG (tiga belas bulan) dibandingkan penyelesaian status tenaga honorer yang telah berlangsung selama dua dekade. Ketiga, terjadi pelemahan pada tiga dimensi integritas sistem merit, yaitu integritas rekrutmen, kapasitas organisasi, dan relasi politik-administrasi, yang semakin diperparah oleh penghapusan lembaga pengawas independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Artikel ini menyimpulkan bahwa subordinasi sistem merit di Indonesia bukan merupakan anomali insidental, melainkan pola struktural yang berakar pada struktur insentif dalam sistem presidensial, sehingga memerlukan reformasi kelembagaan yang mendasar, bukan sekadar perbaikan regulasi yang bersifat teknis.