PEMANFAATAN SARANA PRASARANABERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT - Yulia Fida; Sri Hartati; Marja Sinurat (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL), 2026)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan pengamanan yang semakin kompleks, terutama pada lembaga pemasyarakatan dengan tingkat risiko tinggi. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai lembaga pemasyarakatan yang menampung WBP berisiko tinggi menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, mengkaji kebijakan yang mendukung implementasinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang berlangsung secara siklus, terus menerus dan berinteraksi secara timbal balik hingga diperoleh temuan penelitian yang konsisten dan kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori birokrasi Wilson (1989) yang mencakup budaya organisasi, output procedurals vs outcomes strategis, incentives and motivation, serta accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sudah sesuai dengan Budaya Organisasi yang telah menginternalisasi teknologi sebagai bagian dari tata kerja institusional, Output Procedurals vs Outcomes Strategis merupakan hasil langsung dari kerja birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap SOP dan tata kerja formal, Incentivesand Motivation dengan adanya pencapaian kinerja organisasi yang dibuktikan dengan tingginya angka IKM sebesar 93% (Februari 2024) serta Accountability yang mendorong keterbukaan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban berjenjang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, efektivitas pengawasan, deteksi dini gangguan keamanan, serta respons terhadap potensi ancaman. Implementasi kebijakan berjalan efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan prosedur kerja yang sistematis. Faktor pendorong dalam pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi didasarkan pada kebijakan dan SOP pengamanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi informasi, pemenuhan sarana prasarana telah meningkatkan efektivitas pengawasan, deteksi dini, serta pengendalian keamanan lebih optimal dan terintegrasi. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan kompetensi SDM, adanya keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang menjadi kewenangan pusat dan regulasi yang relatif kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan sistem pengamanan terintegrasi guna mewujudkan pengamanan pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan.