PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI RESPONS ATAS PERUBAHAN SOSIAL PADA HUKUM PERDATA DUNIA USAHA - Vivi Sylvia Purborini; Jusrihamulyono A.HM (CV Widina Media Utama, 2026)
Advances in information technology have driven significant changes in contractual practices in the business world, particularly through the use of electronic contracts, which require legal certainty and protection within the civil law framework. This study aims to analyze the forms of legal protection for electronic contracts and to examine the civil law response to the social changes occurring in business activities. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through an analysis of the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and relevant legal literature. The results of the study indicate that legal protection for electronic contracts has been normatively recognized and possesses valid legal force; however, challenges remain regarding the burden of proof, the validity of electronic signatures, and legal certainty due to rapid technological advancements. Furthermore, social changes marked by the digitalization of the economy demand adjustments to civil law to ensure it remains relevant and adaptive. In conclusion, there is a need to strengthen regulations, harmonize rules, and enhance legal understanding among business actors to ensure the effectiveness of legal protection in electronic contracts amidst the dynamics of social change. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik perjanjian di dunia usaha, khususnya melalui penggunaan perjanjian elektronik yang menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam kerangka hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik serta mengkaji respons hukum perdata terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik secara normatif telah diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah, namun masih terdapat kendala dalam aspek pembuktian, keabsahan tanda tangan elektronik, dan kepastian hukum akibat perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, perubahan sosial yang ditandai dengan digitalisasi ekonomi menuntut adanya penyesuaian hukum perdata agar tetap relevan dan adaptif. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi peraturan, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha guna menjamin efektivitas perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik di tengah dinamika perubahan sosial.