KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT - NIM. A1012221200, IRMANSAH (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2026)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak yang menimbulkan reaksi dari masyarakat adat karena dianggap mencederai kehormatan, martabat, dan identitas kolektif masyarakat adat Dayak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus penghinaan tersebut, menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum adat Dayak, mengidentifikasi sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta menganalisis perbandingan penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Temenggung Adat Pontianak Timur dan Ketua Umum Ormas Mangkok Merah sebagai responden yang memahami penerapan hukum adat Dayak dalam penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian dan sanksi adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena dianggap mengganggu kehormatan, martabat, serta keseimbangan sosial masyarakat adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan laporan dari masyarakat, pemeriksaan saksi, musyawarah adat, dan penetapan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam struktur adat. Sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah capa molot yang bertujuan memulihkan kehormatan masyarakat adat, menciptakan perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan sosial. Penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Hukum Adat Dayak, Penghinaan, Delik Adat, Capa Molot, Penyelesaian Adat. This research was motivated by the case of insult committed by Rizky Kabah against the Dayak indigenous community, which triggered strong reactions from the community as it was considered to have harmed the honor, dignity, and collective identity of the Dayak people. The research problem addressed in this study is how the settlement and sanctions for Rizky Kabah’s insulting act against the Dayak indigenous community are viewed from the perspective of Dayak customary law. This study aims to identify the form of settlement of the case, analyze the settlement mechanism under Dayak customary law, determine the customary sanctions that may be imposed on the offender, and analyze the comparison between settlements through national law and customary law. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The data were obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with the Temenggung Adat of East Pontianak Dayak Community and the Chairman of the Mangkok Merah Community Organization, who were selected as respondents due to their understanding of the implementation of Dayak customary law in resolving cases involving insults against indigenous communities. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive understanding of the settlement mechanisms and customary sanctions applied in such cases. The findings reveal that insults directed at the Dayak indigenous community can be categorized as customary offenses because they disrupt the honor, dignity, and social balance of the indigenous community. The settlement process is carried out through customary law mechanisms involving community reports, witness examination, customary deliberation, and the issuance of decisions by authorized customary leaders. The customary sanction that may be imposed on the offender is capa molot, which aims to restore the honor of the indigenous community, promote reconciliation, and reestablish social harmony and balance. Furthermore, settlements through national law and customary law possess different characteristics; however, both systems can operate simultaneously according to their respective functions and authorities in achieving justice for the community. Keywords : Dayak Customary Law, Insult, Customary Offense, Capa Molot, Customary Dispute Resolution.