IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) HURUF B PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH - Nilam Cahya; Zuhraini Zuhraini; Nurasari Nurasari (ASIAN PUBLISHER, 2026)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengamanatkan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan kondisi empiris di Desa Lawang Agung yang masih menunjukkan berbagai kendala pembangunan. Kondisi tersebut tercermin dari belum terpenuhinya beberapa kebutuhan pembangunan, seperti penyediaan air bersih, drainase, tempat pembuangan sampah, dan perbaikan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian mencakup implementasi Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Lawang Agung serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah menunjukkan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan pembinaan dan pendanaan dari pemerintah daerah agar implementasi pembangunan desa lebih efektif.