Modernisasi Pengelolaan Wakaf melalui Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik - Edi Sahputra Siregar; Multajimah Multajimah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2026)
Waqf holds substantial strategic potential in Indonesia, with more than 400,000 registered waqf land sites, yet its contribution to public welfare remains far below expectation. The core obstacle is weak transparency and accountability: manual recording, unstandardised reporting, and the public's inability to monitor waqf assets have eroded public trust and suppressed the collection of waqf funds. This study analyses how waqf digitalisation is implemented, which digital features strengthen transparency, how digitalisation affects public trust, and what challenges accompany its adoption. It employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, taking as its objects Indonesian waqf institutions that have adopted digital systems. Data were gathered through interviews, observation of digital platforms, and document analysis, then examined to identify patterns and causal relationships between digitalisation and the strengthening of transparency and trust. The results show that digitalisation proceeds through planned stages, from online waqf platforms and integrated digital databases to mobile applications and digital accounting, with a small number of institutions adopting blockchain. Transparency is supported by real-time dashboards, program tracking, automated reporting, audit trails, and public dashboards. These features significantly increase public trust, reflected in the growth of waqf donors and funds collected, greater donor loyalty, and reduced information asymmetry. Implementation nevertheless faces financial constraints, low digital literacy, infrastructure gaps, data security risks, and a regulatory vacuum. The study concludes that digitalisation is an effective strategy for strengthening transparency and public trust in waqf institutions, provided it is supported by adequate regulation and sustained institutional commitment.Wakaf memiliki potensi strategis yang sangat besar di Indonesia dengan lebih dari 400.000 lokasi tanah wakaf terdaftar, namun kontribusinya bagi kesejahteraan umat masih jauh dari harapan. Persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas: pencatatan manual, pelaporan yang belum terstandar, dan sulitnya masyarakat memantau penggunaan harta wakaf telah menggerus kepercayaan publik, yang pada gilirannya menghambat penghimpunan dana wakaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana digitalisasi wakaf diimplementasikan, fitur digital apa saja yang digunakan untuk meningkatkan transparansi, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta tantangan apa yang menyertai penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis pada lembaga wakaf di Indonesia yang telah menerapkan sistem digital. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi platform digital, dan analisis dokumen, yang selanjutnya ditelaah untuk mengidentifikasi pola dan hubungan kausal antara digitalisasi dengan penguatan transparansi dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berlangsung melalui tahapan terencana, mulai dari pengembangan platform wakaf online, basis data digital terintegrasi, aplikasi mobile, hingga sistem akuntansi digital, dengan sebagian kecil lembaga telah mengadopsi blockchain. Transparansi ditopang oleh dashboard real-time, pelacakan program, pelaporan otomatis, audit trail, dan public dashboard. Fitur-fitur tersebut secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik, tercermin dari bertambahnya jumlah wakif dan dana terhimpun, menguatnya loyalitas wakif, serta berkurangnya asimetri informasi. Implementasinya tetap menghadapi keterbatasan finansial, rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, risiko keamanan data, dan kekosongan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi merupakan strategi efektif untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, sepanjang didukung regulasi memadai dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan.