SCOPING REVIEW: DETERMINAN KETIDAKLENGKAPAN DATA REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT - Irish Zegenny mailuhuw; Untung Slamet Suhariyono; Achmad Jaelani Rusdi (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Ketidaklengkapan pengisian rekam medis masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan di rumah sakit, baik pada sistem rekam medis manual, elektronik, maupun hybrid. Kondisi ini dapat memengaruhi mutu pelayanan kesehatan, kesinambungan pelayanan pasien, aspek hukum, serta kualitas data yang digunakan dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan determinan ketidaklengkapan rekam medis berdasarkan aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode atau kebijakan rumah sakit. Penelitian menggunakan metode scoping review dan penelusuran artikel dilakukan menggunakan Google Scholar dan Research Rabbit dengan rentang publikasi tahun 2020–2025. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kelengkapan rekam medis. Sebanyak 17 artikel terpilih dan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan determinan yang paling dominan, ditemukan pada 16 dari 17 artikel yang dianalisis. Faktor tersebut meliputi rendahnya pengetahuan dan pemahaman petugas, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, tingginya beban kerja, serta keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Faktor sarana dan prasarana mencakup keterbatasan fasilitas pendukung, gangguan sistem informasi, dan kurang memadainya perangkat yang digunakan. Sementara itu, faktor metode meliputi belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), kurangnya monitoring dan evaluasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pengisian rekam medis. Disimpulkan bahwa ketidaklengkapan rekam medis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan aspek sumber daya manusia sebagai faktor dominan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan kebijakan dan pengawasan untuk meningkatkan kelengkapan rekam medis dan mutu pelayanan kesehatan.