Analisis Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP No. 04 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - Reza Quratus Salsabila; Dania Salsabila; Palupi Widyatna Sari; Nadia Azalia Putri (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi langsung ke lokasi instansi, serta pengkajian dokumen resmi laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPP Kabupaten Banyuwangi telah menyajikan CaLK secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi, identitas entitas pelaporan, penerapan basis akuntansi ganda-yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas-serta penjelasan rinci terhadap seluruh pos-pos dalam laporan keuangan. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi belanja operasi mencapai 86,80 persen dari total anggaran sebesar Rp28,23 miliar, sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 98,11 persen dari anggaran Rp679,21 juta yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan sistem informasi administrasi kepegawaian atau SIASN. Meskipun telah memenuhi syarat formal, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas substantif, terutama dalam hal kedalaman penjelasan mengenai kebijakan amortisasi aset tidak berwujud dan penyajian analisis tren kinerja keuangan secara berkelanjutan. Penyajian CaLK yang transparan dan bertanggung jawab ini berkontribusi secara signifikan dalam mendukung prinsip akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan sesuai dengan tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara.